ASPEK-ASPEK PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan umum harus mencakup semua aspek kehidupan. Hal ini diperlukan guna mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang makmur baik jangka panjang maupun jangka pendek. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Aspek lingkungan à Internal dan eksternal (sosial,budaya, ekonomi, politik)
2. Aspek potensi dan masalah
3. Aspek institusi perencanaan; bukan hanya penampung berbagai usulan, tetapi sebagai motor penggerak yang dapat mengakomodasikan, menganalisis, menjabarkan berbagai permasalahan dan kepentingan yang berbeda menuju suatu konsensus bersama dalam wujud rumusan hasil “perencanaan pembangunan wilayah/daerah”
4. Aspek ruang dan waktu; Rencana pembangunan daerah sebagai suatu tahapan pembangunan keterkaitan dengan tahapan-tahapan sebelumnya bahkan sebagai tahapan asal dari tahapan-tahapan sebelumnya.
5. Aspek legalisasi kebijakan; Hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah yang telah diambil sebagai suatu kebijakan pemerintah merupakan produk hukum yang harus ditaati.

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembangunan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetabilan politik dan keamanan dalam negeri
2. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya
3. Realistis dan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana
4. Koordinasi yang baik
5. Sistem pemantauan pengawasan yang terus menerus
6. Transparan dan dapat diterima oleh masyarakat

Yang harus diperhatikan  oleh perencana daerah, yang menyangkut masalah pengembangan dan operasional :

a.    Mengenal masalah pembangunan daerah, sumber daya dan kebutuhan ekonomi sebagai mana dirasakan oleh penduduk,

b.    Menganalisa kecenderungan dan hambatan pembangunan serta meramalkan perubahan demografik dan ekonomi,

c.    Menyusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah,

d.    Mengembangkan strategi dan alternatif kebijaksanaan, serta merancang rencana dan program pembangunan daerah,

e.    Menyebarkan dan menghubungkan rencana daerah dengan rencana dan pembangunan nasional,

f.     Menganjurkan pertimbangan kebutuhan lokal dengan kebijaksanaan nasional,

g.    Menaksir pengaruh rencana dan program secara sosial, ekonomi dan ekologi,

h.    Mengatur proses pembuatan keputusan dan partisipasi pada tingkat dan masalah yang berbeda,

i.      Mengenal dan merancang proyek-proyek individu dan menaksir kelayakan untuk pelaksanaan lokal,

j.      Mengembangkan dan menggunakan instrument pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengendalian rencana dan program,

k.    Memonitor dan mengevaluasi proyek, rencana dan program serta merencanakan ulang sesuai dengan perubahan kondisi (Manfredd Poppe, 1955).

Tugas perencana pembangunan wilayah nasional :

a.    Mengumpulkan dan menganalisis berbagai indikator kondisi sosial ekonomi,

b.    Mengumpulkan dan menganalisis data sektor penting perekonomian,

c.    Mengidentifikasi hubungan antar sektor dan bidang kegiatan esensial untuk persoalan mendasar,

d.    Menunjukkan pendekatan/alternatif pembenahan masalah sektor dan perekonomian,

e.    Memberi identifikasi penjelasan alternatif (beserta keterkaitan sektoralnya) kepada pengambil keputusan,

f.     Menyusun tindak lanjut pasca keputusan,

g.    Memantau indikator kesejahteraan ekonomi,

h.    Melaksanakan evaluasi.

6 hal pokok yang harus/perlu dimiliki oleh perencana (planner) :

a.    Mengenal wilayah perencanaan dengan berbagai permasalahan (know well the planning area),

b.    Memahami adanya kepentingan yang bersifat intersktoral, heterogenal dan bervariasi,

c.    Memadukan kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat (interesting aggregation),

d.    Merumuskan rencana aksi (action plan) dan hasil perencanaannya (operational design),

e.    Melaksanakan rencana aksi tersebut (implementation),

f.     Melakukan evaluasi perencanaan (monitoring and evaluation).

Perencanaan tata guna lahan ada 2, yaitu :

a.    Tata guna lahan perkotaan à difokuskan pada pemukiman, gedung perkantoran dan pertamanan.

b.    Tata guna lahan pedesaan à lebih ditekankan pada ARABLE LAND (lahan yang dapat ditanami.

Lahan secara geografis merupakan lapisan permukaan bumi, sebagai suatu hamparan memiliki dimensi tempat, satuan luas sebagai media tumbuh tanaman, sebagai tempat aktivitas manusia dan hewan (mengandung arti lebih luas dari tanah). Tanah merupakan hamparan dari lahan lebih spesifik dan tidak mesti berbentuk hamparan.

Keterkaitan tata guna lahan dengan perencanaan pembangunan wilayah :

a.    Proses perencanaan pembangunan wilayah sangat terkait dengan perencanaan tata guna lahan,

b.    Perencanaan tata guna lahan merupakan jembatan antara perencanaan daerah dan pengembangan wilayah.

c.    Perumusan perencanaan tata guna lahan merupakan kerangka acuan bagi pembangunan dan pengembangan prasarana fisik yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah khususnya terkait dengan penggunaan lahan.

d.    Perencanaan tata guna lahan dapat memberikan informasi untuk menentukan pilihan mengenai penggunaan/pemanfaatan lahan yang layak guna dikembangkan atau dipertahankan atau dialih fungsikan dengan selalu memperhatikan efek-efek yang akan timbul dan mempengaruhi lahan tersebut.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar perencanaan tata guna lahan yang baik, akurat dan relevan :

a.    Keadaan mengenai kondisi persebaran penduduk dari berbagai kecenderungan serta implikasinya di daerah perencanaan. Informasi mengenai kondisi ini diperlukan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan dikaitkan dengan jumlah dan sebaran penduduk, sehingga dapat direncanakan untuk pengembangan dan pemanfaatannya.

b.    Keadaan topografi daerah perencanaan,

c.    Faktor iklim dan cuaca,

d.    Ciri-ciri kondisi dan kontur tanah yang ada didaerah tersebut,

e.    Penggunaan dan pemanfaatan lahan selama ini serta kemungkinan-kemungkinan pengembangannya sesuai dengan klasifikasi tanah yang ada,

f.     Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan potensi daerah tersebut, baik dilihat dari aspek pengadaan bahan baku, SDM atau aspek pemasaran,

g.    Kebijakan pemerintah yang ada, khususnya yang terkait langsung dengan masalah pertanahan dan pembangunan,

h.    Proyeksi harga-harga komoditi yang diproduksi oleh sektor-sektor pertanian dan agro industri yang memiliki kaitan langsung dengan pemanfaatan lahan.

Faktor yang mempengaruhi tata guna lahan :

a.    Daerah yang dibatasi secara hukum (hutan lindung, konservasi, cagar alam dll)

b.    Kemiringan lereng dan topografi lahan

c.    Daerah aliran sungai

d.    Ketersediaan air tanah dan air permukaan

e.    Iklim setempat

f.     Kesesuaian lahan

g.    Keadaan awal, pola land use yang ada dan jarak pusat desa/kota.

Analisis Daya Dukung (Carrying Capacity Ratio / CCR)

Langkah analisis :

1.    Identifikasi luas areal yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian

2.    Identifikasi frequensi panen per ha/th.

3.    Tentukan jumlah keluarga dalam areal tersebut

4.    Tentukan % jumlah petani yang ada dalam areal tersebut

5.    Tentukan ukuran lahan rata-rata yang dimiliki petani

6.    Hitunglah kemampuan daya dukung dengan menggunakan rumus CCR

CCR =    A x r

            H x h x F

            A          = Jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian

            r           = frekuensi panen per ha/th

            H         = jumlah KK (rumah tangga)

            h          = % jumlah penduduk yang tinggal

            F          = ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki oleh petani

Contoh soal :

Kab A memiliki luas wilayah 20.109,8 km², 5.732 km² diantaranya merupakan dataran tinggi (plateau). Terdapat sawah tadah hujan 15.030 ha dengan frekuensi panen 1 x dan sawah beririgasi 20.300 ha dengan frekuensi panen 3x setahun. Jumlah penduduk 500.000 orang dengan yang tinggal di kota 35%. Rata-rata keluarga mempunyai 5 orang anggota dan diasumsikan bahwa lahan yang dibutuhkan oleh 1 KK petani adalah 1 ha. Lakukan analisis daya dukung (CCR).

Jawaban :

a.    Lahan yang ditanami = ((15.030 ha x 1 th) +(20.300 ha x 3)) = 75.930 ha

b.    Jumlah KK                  = 500.000/5 = 100.000 KK

c.    Jumlah KK yang ada di desa = 65% x 100.000 KK = 65.000 KK

CCR  = ((15.030 ha x 1 th) +(20.300 ha x 3))            = 1.17

                        65.000 KK  X 1 ha

Kesimpulan : CCR > 1 = wilayah masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan penduduk.

                        CCR = 1 = impas

                        CCR < 1 = sudah tidak mungkin

Prinsip Perencanaan Pembangunan Wilayah

1.      Menekankan pembangunan daerah endogen berdasarkan sumber daya setempat untuk pengembangan industri skala kecil, pertanian, perdagangan dan wisata,

2.      Menggerakkan investor swasta dan ilmu pengetahuan teknologi untuk pembangunan.

3.      Menggalakkan pembangunan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan prasyarat bagi modernisasi pada tingkat proses pembangunan selanjutnya.

4.      Dengan dialog menggalang partisipasi tingkat lokal sebagai input yang penting bagi rencana pembangunan distrik dan programnya.

5.      Mendukung pengembangan pemukiman ukuran kecil dan menengah dengan tujuan meningkatkan kondisi setempat dan akses petani pada fasilitas infrastruktur sosial dan produktif.

6.      Menyiapkan kerangka kerja menyeluruh sebagai panduan utama untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktifitas badab-badan terkait, baik sektoral maupun lokal.

7.      Berfungsi sebagai dokumen dasar untuk mengetahui anggaran pembangunan tahunan didistrik terkait.

8.      Mengedepankan perencanaan sebagai suatu dialog.

Konsep ini (pendekatan tujuan), meliputi :

1.      Merupakan pendekatan pembangunan endogen, konsep ini sangat menekankan pada perlunya orientasi pembangunan yang didasarkan potensi atau sumberdaya daerah yang ada.

2.      Menekankan perlunya partisipasi dan dialog (Top down dan Bottom Up)

3.      Proses desentralisasi pembangunan dengan memberikan kekuasaan yang tinggi pada daerah untuk merencanakan, merealisasikan dan mengevaluasi pembangunan daerahnya.

4.      Optimalisasi pemberdayaan daerah, dengan demikian tentu dituntut “komitmen” penuh dari daerah.

Pengembangan hanya bisa dilakukan bila pengenalan daerah melalui (1) RDA (Rapid District  Apprasial) dan (2) RRA (Rapid Rural Appraisal)

Pembangunan Socio cultural Development

a.   Tidak hanya berfokus pada rekonsiliasi fisik infrastruktur (sarana prasarana) tapi fokus atas rekonstruksi, juga pada mental dan kultural masyarakat. Rekonstruksi sosial menyeluruh meliputi kondisi sosial,budaya,ekonomi,politik dan mental masyarakat.

b.   Pendekatan politik.

Perencanaan Pembangunan (Development Planning)

Perencanaan sebagai fungsi adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan penggunaan alih daya yang ada untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sebelum implementasi  dilaksanakan. Adapun unsur unsur perencanaan  :

1.   Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta fakta

2.   Adanya alternatif alternatif/pilihan pilihan

3.   Adanya tujuan yang ingin dicapai (melalui pelaksanaan kegiatan)

4.   Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi  kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

5.   Adanya strategi dan kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Menurut LAN-DSE (1999) Unsur unsur perencanaan

1.   Perencanaan berarti memilih/membuat pilihan à memilih prioritas dan memilih cara/alternatif yang diinginkan untuk mencapai tujuan.

2.   Perencanaan berarti pengalokasian sumberdaya

·      Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam,manusia dan anggaran

·      Pengumpulan dan analisa data  sumberdaya yang tersedia

3.   Perencanaan berorientasi/alat untuk mencapai tujuan.

·      Tujuan harus jelas (ekonomi,politik,sosial budaya atau kombinasi dari semuanya.

4.   Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang

5.   Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus. Dalam perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi rencana.

Pembangunan (growth / development)

Merupakan proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (growth-develope). Perkembangan, pembangunan, modernisasi dan industrialisasi (bahkan westernisasi).

Modernisasi : Proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segalah aspeknya baik ekonomi,industri,sosial,budaya dan sebagainya yang mengarah kepada perbaikan dari tradisional menjadi modern.

Perencanaan Pengembangan Wilayah intinya :

1.   Menghasilkan program-program yang bersifat umum

2.   Analisis perencanaan bersifat makro/luas

3.   Lebih effektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang

4.   Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner general dan universal namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.

5.   Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan)

Fedt (1996) hal-hal penting dalam perencanaan kota

1.   Berkaitan erat dengan masalah kemasyarakatan yang didalamnya tercakup sekelompok besar klien yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

2.   Merupakan aktifitas yang benar-benar direncanakan secara mantap yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih dan profesional sebagai perencana.

3.   Tujuan dan sasarannya untuk mencapainya sering teramat tidak pasti.

4.   Para perencana kota sendiri jarang membuat keputusan. Sebaliknya mereka membuat berbagai alternatif dalam rekomendasi bagi pihak yang terkait dan ditunjuk untuk mengambil keputusan-keputusan.

5.   Para perencana kota menggunakan berbagai macam alat bantu dan metode-metode khusus untuk menganalisis dan menjajaki berbagai alternatif.

Hasil dari aktifitas perencanaan hanya dapat dilihat setelah 5 – 20 tahun. Sehingga menyulitkan umpan balik.